Tahun 2009 ini BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat berbahagia karena mendapatkan suply pasukan baru dari hasil penyaringan 2008. Mereka adalah adalah para CPNS yang baru saja diterima dan telah menyelesaikan pendidikan dan latihan (diklat) auditor terampil dan auditor ahli yang diselenggarakan oleh BPK RI.
Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 22 orang tergabung dalam pasukan ini. Mereka adalah para lulusan DIII dan S1 dari berbagai latar belakang jurusan pendidikan. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya para CPNS yang dikirim ke BPK RI Perwakilan Provinsi NTT didominasi oleh para lulusan dari jurusan Akuntansi baik itu sarjana ataupun sarjana mudanya, untuk kali justru sebaliknya. Dari 22 orang tersebut, hanya 9 orang yang berasal dari jurusan Akuntansi, yang terdiri dari 8 orang lulusan S1 dan 1 orang lulusan DIII. Sedangkan 13 orang lainnya berasal dari berbagai jurusan, yaitu: 2 orang dari lulusan S1 Teknik Sipil, 5 orang lulusan S1 Hukum, 2 orang lulusan S1 Administrasi Negara, 1 orang lulusan DIII Sistem Informasi, 2 orang lulusan DIII Manajemen, dan 1 orang lulusan DIII Teknik Elektro. Hal ini memang dirasa cukup tepat mengingat masih minimnya jumlah pegawai yang berasal dari jurusan non akuntansi di perwakilan tersebut, sedangkan kebutuhan akan tenaga non akuntansi cukup besar.
Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, para CPNS baru tersebut juga berasal dari tiga tempat diklat yang berbeda, yaitu: Pusdiklat BPK RI Pusat di Kalibata, Balai Diklat BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, dan Balai Diklat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Mereka datang ke Kupang (lokasi dimana BPK RI Perwakilan Provinsi NTT berkedudukan) secara bertahap. Pada tahap pertama ditandai dengan datangnya CPNS dari DIII Akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan CPNS dari S1 Akuntansi pada tahap kedua. Setelah itu, para CPNS dari jurusan non-akuntansi menyusul pada tahap ketiga, dan pada tahap keempat atau tahap terakhir ditandai dengan datangnya CPNS dari jurusan S1 non-akuntansi.
Dengan hadirnya 22 CPNS baru tersebut, diharapkan kebutuhan pegawai di BPK RI Perwakilan Provinsi NTT dapat terpenuhi, mengingat begitu banyaknya entitas yang ada di Provinsi NTT yang harus diperiksa oleh perwakilan tersebut.
Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 22 orang tergabung dalam pasukan ini. Mereka adalah para lulusan DIII dan S1 dari berbagai latar belakang jurusan pendidikan. Apabila pada tahun-tahun sebelumnya para CPNS yang dikirim ke BPK RI Perwakilan Provinsi NTT didominasi oleh para lulusan dari jurusan Akuntansi baik itu sarjana ataupun sarjana mudanya, untuk kali justru sebaliknya. Dari 22 orang tersebut, hanya 9 orang yang berasal dari jurusan Akuntansi, yang terdiri dari 8 orang lulusan S1 dan 1 orang lulusan DIII. Sedangkan 13 orang lainnya berasal dari berbagai jurusan, yaitu: 2 orang dari lulusan S1 Teknik Sipil, 5 orang lulusan S1 Hukum, 2 orang lulusan S1 Administrasi Negara, 1 orang lulusan DIII Sistem Informasi, 2 orang lulusan DIII Manajemen, dan 1 orang lulusan DIII Teknik Elektro. Hal ini memang dirasa cukup tepat mengingat masih minimnya jumlah pegawai yang berasal dari jurusan non akuntansi di perwakilan tersebut, sedangkan kebutuhan akan tenaga non akuntansi cukup besar.
Sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya, para CPNS baru tersebut juga berasal dari tiga tempat diklat yang berbeda, yaitu: Pusdiklat BPK RI Pusat di Kalibata, Balai Diklat BPK RI Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di Yogyakarta, dan Balai Diklat BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. Mereka datang ke Kupang (lokasi dimana BPK RI Perwakilan Provinsi NTT berkedudukan) secara bertahap. Pada tahap pertama ditandai dengan datangnya CPNS dari DIII Akuntansi. Kemudian dilanjutkan dengan CPNS dari S1 Akuntansi pada tahap kedua. Setelah itu, para CPNS dari jurusan non-akuntansi menyusul pada tahap ketiga, dan pada tahap keempat atau tahap terakhir ditandai dengan datangnya CPNS dari jurusan S1 non-akuntansi.
Dengan hadirnya 22 CPNS baru tersebut, diharapkan kebutuhan pegawai di BPK RI Perwakilan Provinsi NTT dapat terpenuhi, mengingat begitu banyaknya entitas yang ada di Provinsi NTT yang harus diperiksa oleh perwakilan tersebut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar